Indonesia dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati luar biasa dan dikenal di kancah internasional sebagai mega biodiversity country. Namun, kekayaan tersebut menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari deforestasi, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, hingga perdagangan satwa ilegal. Kondisi ini menuntut pengelolaan biodiversitas yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) nasional tentang pengelolaan biodiversitas, Sabtu (31/1), di ruang Multimedia, Gedung Pusat UGM.
Diskusi FGD yang diinisiasi oleh Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI ini dihadiri oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D., Wakil Kepala BRIN, Prof. Dr. Ir. Amarullah Oktavian, ST., MSc., DSD., ASN., dan para peneliti di UGM dan BRIN.
Amarullah Oktavian, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 31.750 spesies tumbuhan dan sekitar 744.000 spesies fauna. Potensi besar tersebut, menurutnya, juga membawa risiko yang tidak kecil. Berdasarkan data Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Kementerian Hukum, tercatat sekitar 8.483 sumber daya genetik dan 491 pengetahuan tradisional yang telah terdata. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi biodiversitas Indonesia secara keseluruhan. “Mari kita pastikan setiap invensi berbasis sumber daya hayati Nusantara memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Dewan Pengarah BRIN, Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M., menekankan pentingnya pembaruan data yang komprehensif sebagai dasar komunikasi kebijakan kepada Presiden. Dengan data yang kuat, Presiden dapat memberikan arahan yang lebih jelas kepada jajaran pemerintah. “Data itu bisa diambil dari berbagai kasus, meskipun belum sempurna, tetapi menjadi bahan untuk terus diasah dan dievaluasi,” tuturnya.
Rektor UGM Ova Emilia berharap BRIN dapat berperan sebagai koordinator riset di tingkat nasional, khususnya antar perguruan tinggi. Menurutnya, kolaborasi riset masih belum cukup erat dan cenderung bersifat kompetitif. “Seharusnya klaster itu berbasis keahlian, bukan sekadar label universitas. Jadi perlu direkatkan kembali dalam bentuk klaster berbasis konten dan expertise,” jelasnya.
Ova menegaskan UGM saat ini tengah mendorong ekosistem riset biodiversitas dan kemaritiman. Bersama BRIN, UGM menyatakan komitmennya dalam menyuarakan penguatan pusat-pusat riset nasional. “PR bangsa kita masih banyak. Ekosistem riset kita perlu diperkuat, termasuk infrastrukturnya yang saya kira masih ada yang tertinggal,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., menyoroti pentingnya kejelasan fokus dalam pengelolaan biodiversitas. Ia mencontohkan bahwa universitas dan BRIN berperan pada riset, sedangkan tata kelola kawasan berada di kementerian terkait. “Dari sini terlihat bahwa topik pengelolaan biodiversitas perlu dipilah dan difokuskan,” jelasnya.
Soal penentuan skala prioritas juga disampaikan Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Fakultas Peternakan UGM, Prof. Ir. Yuny Erwanto, S.Pt., M.P., Ph.D., IPM. Ia mencontohkan pengelolaan komoditas unggulan peternakan di New Zealand. “Kita perlu menyepakati komoditas prioritas. Tantangannya, semua pihak merasa komoditasnya paling penting,” ujarnya.
Menurut Erwanto, hal tersebut menjadi kelemahan bangsa dalam menentukan prioritas unggulan untuk bersaing di tingkat internasional. Meski demikian, ia menekankan perlunya pengelompokan komoditas, mulai dari unggulan nasional, pelopor, perintis, hingga komoditas yang perlu dilindungi.
Dari perspektif budaya, Dekan FIB UGM, Prof. Dr. Setiadi, S.Sos., M.Si., menyoroti peran etnobotani dalam menjaga biodiversitas berbasis kekuatan lokal. Ia mencontohkan hasil kajian di Gunungkidul yang menunjukkan bahwa keberagaman hayati tetap terjaga karena didukung oleh tradisi pangan masyarakat. “Aspek food tradition terbukti berkontribusi besar dalam menjaga keragaman hayati,” ungkapnya.
Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama UGM, Dr. Danang Sri Hadmoko menuturkan tidak ada persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu disiplin ilmu semata. Pengelolaan biodiversitas, lanjutnya, menuntut kolaborasi lintas disiplin dengan memahami praktik-praktik yang ada di lapangan. “Baik dalam konteks budaya pesisir, budaya maritim, maupun praktik pembudidayaan dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya pengelolaan biodiversitas ke depan perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional berbasis bioekonomi, kemandirian pangan, kesehatan, serta energi berbasis biodiversitas.
Penulis : Hanifah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Unsplash dan Hanifah
